Tugas 6

1.    Pertimbangan dalam menentukan suatu lokasi untuk kantor pusat, gudang dan pabrik

Ø  Untuk lokasi kantor pusat pertimbangan utamanya adalah berada diibukota Negara atau provinsi yang tentunya dekat pusat pemerintahan dan lembaga keuangan, tersedia sarana dan prasarana , serta dekat dengan pasar.

Ø    Pertimbangan untuk lokasi gudang yang umum yaitu :
          1.  Dikawasan industri
          2. Dekat dengan pasa
          3. Dekat dengan bahan baku
          4. Tersedianya sarana dan prasarana
          5. Transpprtasi

Ø    Pertimbangan untuk lokasi pabrik yaitu

 1. Faktor Utama (Primer)
     a. Dekat dengan bahan baku
     b. Dekat dengan pasar
     c. Tersedia tenaga kerja, baik jumlah maupun kialifikasinya yang diinginkan
      d. Terdapat fasilitas pengangkutan seperti jalan raya, kereta api, pelabuhan laut pelabuhan udara
      e. Tetsefia sarana dan prasarana seperti listrik
      f sikapmasyarakat

2. Faktor sekunder
    a. Biaya untuk investasi dilokasi seperti pemnelian tanah atau pembangunan gedung
    b. Prospek pengembangan harga atau kemajian dilokasi teraebut dasa yang akan datang
    c. Kemungkinan untik perluasan lokasi
    d. Terdapat fasilitas penunjang lain, seperti pusat pernelanjaan atau perumahan
    e. Iklim datanahah
     f. Maslah pajak dan peraturan pemburuhan di daerah  setempat

2.    7 contoh pelanggaran etika bisnis yang dilakukan dalam lingkungan bisnis

1.      Pelanggaran etika bisnis terhadap hukum

Sebuah perusahaan X karena kondisi perusahaan yang pailit akhirnya memutuskan untuk melakukan PHK kepada karyawannya. Namun dalam melakukan PHK itu, perusahaan tidak memberikan pesangon sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang tentang Ketenagakerjaan. Dalam kasus ini perusahaan X dapat dikatakan melanggar prinsip kepatuhan terhadap hukum.

2.      Pelanggaran etika bisnis terhadap transparansi

Yayasan X menyelenggarakan pendidikan setingkat SMA. Pada tahun ajaran baru sekolah mengenakan biaya sebesar Rp.500.000,- kepada setiap siswa baru. Pungutan sekolah ini sama sekali tidak diinformasikan kepada mereka saat akan mendaftar, sehingga setelah diterima mau tidak mau para siswa baru harus membayar.
Disamping itu tidak ada informasi maupun penjelasan resmi tentang penggunaan uang itu kepada wali murid. Setelah didesak oleh banyak pihak, barulah pihak yayasan memberikan informasi bahwa uang itu dipergunakan untuk pembelian seragama guru. Dalam kasus ini, Yayasan X dan sekolah dapat dikategorikan melanggar prinsip transparansi.

3.      Pelanggaran etika bisnis terhadap akuntabilitas

Sebuah Rumah Sakit Swasta melalui pihak pengurus mengumumkan kepada seluruh karyawan yang akan mendaftar PNS secara otomotais dinyatakan mengundurkan diri. A sebagai salah seorang karyawan di RS Swasta itu mengabaikan pengumuman dari pihak pengurus karena menurut pendapatnya ia diangkat oleh Pengelola dalam hal ini direktur, sehingga segala hak dan kewajiban, dia berhubungan dengan pengelola bukan pengurus. Pihak pengelola sendiri tidak memberikan surat edaran resmi mengenai kebijakan tersebut. Karena sikapnya itu, A akhirnya dinyatakan mengundurkan diri.
Dari kasus ini, RS Swasta itu dapat dikatakan melanggar prinsip akuntabilitas karena tidak ada kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban antara Pengelola dan Pengurus Rumah Sakit.

4.      Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip pertanggungjawaban

Sebuah perusahaan X melakukan rekruitmen untuk tenaga baby sitter. Dalam pengumuman dan perjanjian dinyatakan bahwa perusahaan berjanji akan mengirimkan calon TKI setelah 2 bulan mengikuti training dan dijanjikan akan dikirim ke negara-negara tujuan. Bahkan perusahaan tersebut menjanjikan bahwa segala biaya yang dikeluarkan pelamar akan dikembalikan jika mereka tidak jadi berangkat ke negara tujuan. 

Tukiyem terarik langsung mendaftar dan mengeluarkan uang sebesar Rp.7juta untuk biaya administrasi dan pengurusan visa serta paspor. Namun setelah menjalani training selama 2 bulan, Tukiyem tak kunjung diberangkatkan. Dari kasus ini, Perusahaan X tersebut telah melanggar prinsip pertanggungjawaban dengan mengabaikan hak-hak Tukiyem sebagai calon TKI yang seharusnya diberangnkatkan ke negara tujuan untuk bekerja.

5.      Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kewajaran

Sebuah perusahaan property tidak memberikan surat ijin membangun rumah dari developer kepada dua orang konsumennya di kawasan kavling perumahan milik perusahaan tersebut. Konsumen pertama sudah memenuhi kewajibannya membayar harga tanah sesuai kesepakatan dan biaya administrasi lainnya. Sementara konsumen kedua masih mempunyai kewajiban membayar kelebihan tanah, karena setiap kali akan membayar pihak developer selalu menolak dengan alasan belum ada izin dari pusat perusahaan.

Alasan perusahaan itu adalahingin memberikan pelajaran kepada dua konsumen tadi karena dua orang ini telah memprovokasi konsumen lainnya untuk melakukan penuntutan pemberian izin pembangunan rumah. Dari kasus ini, perusahaan property telah melanggar prinsip kewajaran, karena tidak memenuhi ha-hak konsumen dengan alasan yang tidak masuk akal.

6.      Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran

Sebuah perusahaan pengembang membuat kesepakatan dengan sebuah perusahaan kontraktor untuk membangun  sebuah perumahan. Sesuai dengan kesepakatan, pihak pengembang memberikan spesifikasi bangunan kepada kontraktor. Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan kontraktor melakukan penurunan kualitas spesifikasi bangunan tanpa sepengetahuan perusahaan pengembang. Selang beberapa bulan kondisi bangunan sudah mengalami kerusakan serius. Dalam kasus ini, pihak perusahaan kontraktor dapat dikatakan telah melanggar prinsip kejujuran karena tidak memenuhi spesifikasi bangunan yang telah disepakati bersama dengan perusahaan pengembang.

7.      Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip empati

Seorang nasabah sebut saja X, dari perusahaan pembiayaan terlambat membayar cicilan mobil sesuai tanggal jatuh tempo karena anaknya sedang sakit parah. X sudah memberitahukan kepada pihak perusahaan tentang keterlambatannya membayar cicilan mobilnya, namun X tidak mendapatkan jawaban dari perusahaan tersebut.

Beberapa minggu setelah jatuh tempo, pihak perusahaan langsung mendatangi X untuk menagih cicilan dan mengancam akan mengambil mobil yang amsih di kredit tersebut. Dalam kasus ini, pihak perusahaan telah melakukan pelanggaran prinsip empati terhadap nasabah X, karena sebenarnya pihak perusahaan dapat memberikan peringatan kepada nasabah itu dengan cara yang bijak dan tepat.

3.    Ilmu manajemen semakin lama semakin penting

Menurut saya karena ilmu manajemen merupakan suatu kemampuan / keahlian manusia untuk mengurus suatu kegiatan sehingga dapat mendeteksi, menyesuaikan serta menghadapi perubahan yang terjadi, baik perubahan teknologi, persaingan maupun tuntutan perkembangan yang lebih luas.

Referensi :

·         http://dafrosametildiskortin.blogspot.co.id/2016/05/materi-kewirausahaan-bab-9-teknik.html ( 5 Desember 2017, 20:08 )

·         http://www.uruskon.com/p/7-contoh-pelanggaran-etika-bisnis.html ( 5 Desember 2017, 20:17 )